Jika Mahar Terbukti, Parpol Tak Boleh Ikut Pilpres

Lapakpolitik.com – Partai politik penerima duit mahar bisa dilarang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) di pemilihan berikutnya, jika terbukti menerima imbalan (mahar) dalam pencalonan Pilpres.

Ayo gabung bersama kami, Agen Bola Terpercaya hanya di Interbolaplay.com

Menurut pasal 228 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jika Partai Politik terbukti menerima imbalan, maka mereka dilarang mengajukan Capres-Cawapres pada Pilpres di periode berikutnya.

 

 

BACA JUGA : Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Indonesia Beda Jauh dengan Turki

 

 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu akan mengkaji tudingan politisi Partai Demokrat Andi Arief terhadap Cawapres Sandiaga Uno yang memberikan uang Rp500 miliar kepada PAN dan PKS sebagai mahar.

Uang itu diduga untuk memuluskannya menjadi pendamping Capres Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019. “Baru kemudian klarifikasi (kepada pihak-pihak yang bersangkutan),” ucap Fritz kepada Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Tak hanya dilarang ikut Pilpres 2024, menurut Fritz, pencalonan Sandiaga Pilpres 2019 juga bisa dibatalkan.

Isu mahar ini menguat setelah Andi Arief, lewat akun Twitternya menuding Sandiaga memberi PAN dan PKS masing-masing sebesar Rp500 miliar. Belakangan, Andi mengaku diperintah partainya untuk mengungkap mahar ini.

Dua partai politik yang kena tuding tak terima dan menolak keras. PKS melaporkannya ke polisi. Andi tak kalah keras. Dia menolak minta maaf dan bersedia dikonfrontasi dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataannya.

“Saya orang yang taat hukum, pasti akan hadir, tidak mungkin saya menghindar. Saya siap dikonfrontasi untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya, seperti dipetik dari Kompas.com, Senin (13/8/2018).

Sandiaga pun tak membantah tudingan ini. “Terbuka saja saya bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediaannya, saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan juga bantuan kepada partai pengusung. Itu yang menjadi komitmen kami,” kata Sandi, seperti dikutip dari JawaPos.com, Minggu (12/8/2019).

Namun PAN membantah. “Sampai pencalonan tidak ada satu sen pun yang diberikan Sandi kepada PAN,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo kepada JawaPos.com, Minggu (12/8/2018). Tapi Drajad tidak membantah jika Sandi ingin mengeluarkan uang guna membantu kebutuhan logistik kampanye.

Pengamat politik Hadar Nafis Gumay menilai, jika Sandi mau menyumbang dana buat kampanye partai politik untuk pemilihan legislatif, maka maksimal sumbangannya Rp2,5 miliar. Duit itu dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Sedangkan jika duit itu untuk kampanye Pilpres, maka duit itu dikelola oleh pasangan Capres-Cawapres tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mendorong KPK untuk ikut mengusut masalah ini. Menurutnya, pengakuan Andi bukanlah delik aduan. “(Mahar) Itu kejahatan serius lho. Tergolong korupsi,” ujarnya seperti dinukil dari Metrotvnews.com.

Tapi KPK menolak, karena ini bukan kewenangan mereka dan tak bisa mencampuri urusan politik.

Komisioner KPK, Saut Situmorang menyatakan, tidak terdapat indikasi penggunaan dana pemerintah dan alokasi dana kepada penyelenggara negara. Namun, jika ada indikasi penggunaan dana pemerintah dalam kampanye, KPK bisa ikut campur lebih dalam.

Ayo gabung bersama kami, Agen Bola Terpercaya hanya di Interbolaplay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *